PBB Deklarasikan Era Kepailitan Air Global, Pegiat Kebencanaan Alumni UPN Ingatkan Ancaman Nyata di Daerah

PBB Deklarasikan Era Kepailitan Air Global, Pakar Kebencanaan UPN Ingatkan Ancaman Nyata di Daerah

PACITAN — Badan Sains Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) secara resmi mendeklarasikan bahwa bumi telah memasuki era baru yang mencengangkan: Era Kepailitan Air Global (Global Water Bankruptcy). Istilah "krisis air" atau "kekeringan" dinilai sudah tidak lagi mampu menggambarkan kondisi riil saat ini, di mana kerusakan cadangan air bumi telah mencapai tahap ireversibel atau tidak bisa dipulihkan kembali.

Dalam laporan benderang bertajuk "Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era," para ilmuwan menegaskan bahwa manusia kini tengah hidup melampaui batas kemampuan hidrologisnya.

Data statistik dalam laporan tersebut menyajikan potret yang sangat mengerikan:

•  

  50% danau besar di dunia telah menyusut sejak awal tahun 1990-an.

•  

  70% akuifer utama (air tanah) terus mengalami penurunan volume secara jangka panjang.

•  

  410 juta hektare lahan basah alami — wilayah seluas Uni Eropa — telah musnah dalam lima dekade terakhir.

• Akibatnya, 2 miliar orang di dunia kini terpaksa hidup di atas tanah yang perlahan ambles akibat penyedotan air tanah yang ugal-ugalan.

Perbedaan Mendasar: Stres, Krisis, dan Pailit

Laporan yang dipimpin oleh Kaveh Madani ini membedakan dengan tegas tiga fase krusial:

1.  

   Water Stress (Tekanan Air): Tekanan tinggi pada ketersediaan air yang sifatnya masih bisa dipulihkan (reversible).

2.  

   Water Crisis (Krisis Air): Lonjakan kelangkaan akut yang sifatnya sementara dan masih bisa diatasi (overcome).

3.  

   Water Bankruptcy (Kepailitan Air): Kondisi pasca-krisis di mana wilayah telah "tekor" melampaui pendapatan air tahunan, menghabiskan tabungan alam (glasiar dan akuifer purba), dan mengalami kerusakan yang mustahil disembuhkan.

Wawancara Eksklusif: Respons Penggiat Pendidikan Kebencanaan

Menanggapi rilis global yang menghentak ini, alumni Magister Manajemen Bencana UPN "Veteran" Yogyakarta, Bambang Setyo Utomo, S.Pd., M.M.B., memberikan analisis mendalam mengenai dampak nyata fenomena ini, khususnya jika ditarik ke dalam konteks lokal di Indonesia.

"Apa yang disampaikan oleh PBB ini adalah alarm keras yang sangat rasional. Dalam kacamata manajemen bencana, kita tidak bisa lagi memakai pola pikir mitigasi darurat jangka pendek yang sekadar bagi-bagi bantuan air bersih saat kemarau lalu selesai," ujar Bambang saat diwawancarai.

Bambang menekankan bahwa konsep Anthropogenic Drought atau kekeringan yang dipicu oleh keserakahan aktivitas manusia — seperti alih fungsi lahan, deforestasi, dan eksploitasi air bawah tanah secara masif — adalah musuh utama yang nyata.

"Banyak daerah merasa aman karena secara kasatmata wilayah mereka terlihat hijau atau basah saat musim hujan. Padahal, neraca air hidrologis di bawah tanah mereka sudah defisit parah karena pengisian kembali (recharge) tidak sebanding dengan penyedotan. Begitu wilayah dinyatakan 'pailit air', fondasi ketahanan pangan, ekonomi, hingga harmonisasi sosial di tingkat bawah (akar rumput) akan runtuh," lanjut praktisi kebencanaan tersebut.

Menurut Bambang, adaptasi kurikulum pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah (seperti program Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB) dan pelibatan komunitas lokal berbasis kearifan budaya harus segera digeser fokusnya untuk menghadapi realitas baru ini. "Lembaga tata kelola air kita harus berani melakukan audit jujur dan beralih ke manajemen kepailitan air (bankruptcy management), bukan lagi manajemen krisis."

Peta Risiko Global dan Ancaman Pangan

Laporan PBB juga menyoroti interkoneksi global yang mengerikan. Sektor pertanian mengonsumsi hingga 70% dari total penarikan air tawar global. Saat ini, lebih dari separuh produksi pangan dunia terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang cadangan airnya terus merosot tajam.

"Kepailitan air bersifat global karena dampaknya 'berwisata' lewat jalur perdagangan global," jelas laporan tersebut. Ketika satu lumbung pangan runtuh akibat kelangkaan air, efek dominonya akan langsung mengerek harga pangan, memicu migrasi besar-besaran, hingga menciptakan konflik geopolitik baru di belahan dunia lain.

Menjelang perhelatan Konferensi Air PBB 2026 mendatang, dunia mendesak para pemimpin negara untuk segera merombak total agenda tata kelola air global. Bukan lagi sekadar berfokus pada efisiensi pipa air minum atau sanitasi (WASH), melainkan berani mengambil keputusan radikal demi melindungi siklus hidrologi dan modal alam yang tersisa.(Elp)