Urgensi Komunikasi Bencana Mendukung Pemulihan Masyarakat

Sebagai sebuah negara yang rawan bencana alam, komunikasi bencana yang jujur, terbuka, dan berpihak pada korban harus terus diupayakan. Dengan demikian, proses penanganan korban banjir bencana dapat berjalan efektif serta memunculkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Riski Apriliani, S.I.Kom., M.A. mengatakan kerangka kerja pentahelix sangat dibutuhkan dalam proses penanganan bencana. Model ini melibatkan lima pihak untuk terlibat dalam penanganan  bencana, yakni pemerintah, organisasi masyarakat, perusahaan, akademisi, dan masyarakat. 

Model pentahelix sebenarnya bukan barang baru dalam penanganan bencana. Model seperti ini pernah diterapkan pada skala daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sewaktu erupsi Gunung Merapi awal 2021. 

Perempuan yang kerap disapa April ini, merangkumnya lewat penelitian bertajuk “Public Relations Efforts in Disaster Communication to Build Public Trust” yang terbit dalam 5th International Conference of Geography and Disaster Management 2023. Dalam risetnya, April menyebut tantangan pemerintah setempat yang kala itu menghadapi erupsi Merapi dan pandemi Covid-19 secara bersamaan. 

Kondisi ini diperparah dengan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah akibat kebijakan yang tidak konsisten. “Karena pemerintah saat itu tidak mendapat kepercayaan karena (kebijakannya) berubah-ubah. Satunya lockdown satunya tidak. Atau kemudian kebijakan yang tidak sama. Belum lagi ada isu yang kalau pasien di-Covid-kan,” terangnya saat ditemui awal Maret lalu.

Di tengah kegaduhan itu, April justru mengungkap fakta peningkatan kepercayaan masyarakat Sleman terhadap pemerintah kabupatennya selama penanganan bencana erupsi Merapi. “Berdasarkan data laporan indeks kepuasan kinerja Pemkab Sleman sendiri menyebut kepercayaan publik mencapai 100 persen,” katanya. Bagaimana bisa?

Pemerintah Kabupaten Sleman rupanya menerapkan one door communication alias komunikasi satu komando langsung oleh Bupati Sleman. Langkah ini diambil untuk meminimalisir miskomunikasi akibat banyaknya pihak yang menyampaikan informasi kepada publik. Sistem ini membuat kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Sleman relatif konsisten dan tidak membuat masyarakat bingung. 

Kepedulian pemerintah kepada masyarakat juga ditunjukkan dengan pola komunikasi yang mengedepankan empati. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan menginformasikan zona evakuasi, penyaluran bantuan, hingga rencana pemulihan di masa depan. 

Komunikasi bencana itu juga didukung dengan kejujuran dan keterbukaan informasi. Setiap informasi yang berkembang, seperti aktivitas Merapi, jumlah korban jiwa, total kerusakan, hingga zona rawan bencana terus dikomunikasikan kepada media dan masyarakat secara terbuka. 

Di ranah digital, penyebaran informasi dilakukan dengan memanfaatkan situs web, media sosial, dan aplikasi Jarak Aku dan Merapi (kini Simantab). Sementara di ranah konvensional, masyarakat dapat mengakses laporan fisik kondisi terkini melalui Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.

Strategi ini dilakukan dengan melibatkan media dan komunitas peduli bencana. April menuturkan Pemerintah Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan komunitas lokal melalui grup WhatsApp untuk menyebarkan perkembangan terkini selama masa bencana. “Dengan adanya grup itu membuat mereka lebih cepat untuk saling tolong-menolong,” jelas dia.

Riski Apriliani, S.I.Kom, M.A. Humas UMS/Imam Safii

Persoalan komunikasi bencana di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Bencana banjir Sumatera akhir tahun lalu adalah contoh lambatnya komunikasi bencana yang dilakukan pemerintah pada masa tanggap darurat bencana.

April menilai komunikasi bencana selama banjir Sumatra terbilang lambat. Musababnya belum ada komando terpusat dan arahan kebijakan pemerintah pusat di pekan pertama bencana.

"Kalau pada banjir Sumatra kemarin, bisa dilihat secara umum belum ada komando terpusat ya, seolah-olah masing-masing pihak berjalan sendiri,” ujarnya.

Kondisi ini, kata dia, berbeda sewaktu gelombang tsunami menghantam Aceh dan Nias pada 2004 silam. Komando penanganan bencana saat itu berada di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY kemudian memperkuat penanganan tersebut dengan membentuk Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana. 

Ketiadaan komando terintegrasi dan perhatian yang intens dari pemerintah pusat membuat komunikasi bencana berjalan di tempat. Hal tersebut akan membuat komponen kerangka kerja pentahelix bekerja tanpa panduan terarah. Imbasnya, pemulihan berjalan lambat. 

“Pemerintah daerah menghadapi beban yang sangat besar karena dampaknya meluas hingga satu provinsi. Tanpa arahan yang terstruktur, koordinasi menjadi tantangan tersendiri,” tambahnya. 

Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat. Komunikasi bencana yang baik wajib dilakukan untuk memberikan ketenangan kepada korban bencana. 

April berujar komunikasi bencana sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Strategi komunikasi Pemerintah Kabupaten Sleman terbukti dapat menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus mendukung penanganan bencana. 

Komunikasi bencana yang menjangkau komunitas lokal dapat mempercepat penyebaran informasi peringatan dini dan koordinasi evakuasi di lapangan. Hal ini dapat membantu keterbatasan sumber daya pemerintah dalam menjangkau masyarakat di daerah terisolir. 

Berani terbuka bahwa pemerintah pusat terkendala dan keterbatasan dalam mengatasi bencana juga dapat disampaikan. Namun, April mengatakan, “Tetap ada strateginya. Tapi yang penting harus dibuktikan dengan tindakan dan sikap, bukan sekadar kata-kata,” beber jebolan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada itu.

Apabila kejujuran hanya disampaikan tanpa tindakan nyata, ia menganggap tindakan tersebut sebagai lip service. Padahal, masyarakat lebih membutuhkan kepastian mengenai tempat mengungsi, bantuan, dan masa depannya. 

April menegaskan pemerintah harus mengambil sudut pandang dari masyarakat. Memposisikan diri menjadi korban bencana agar memahami tindakan maupun kebijakan yang tepat untuk masyarakat.

“Ketika pemerintah memiliki empati kepada masyarakat, maka pemerintah akan tetap menyesuaikan semua kebijakannya terhadap kondisi masyarakat,” tandas April. 

Tulisan ini telah dimuat di https://www.ums.ac.id